Hingga saat ini, langkah-langkah tersebut tidak berhasil.
Kendati demikian, Korut terus mengembangkan persenjataannya, meski ada dua pertemuan puncak tingkat tinggi digelar antara pemimpin Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Negosiasi antara Korut dan AS menemui jalan buntu, terkait keringanan sanksi dan apa yang rela dilakukan oleh Korut atas imbalan keringanan itu.
Panel Pakar PBB menyatakan mereka menerima, seperti pada tahun sebelumnya, laporan dari AS dengan gambar dan data satelit yang mencakup periode dari 1 Januari 2019 hingga 31 Oktober.
Laporan AS menunjukkan, Korut melakukan impor minyak sulingan melebihi kuota.
"Federasi Rusia dan China meminta bukti yang lebih konklusif untuk membuat keputusan," bunyi laporan itu, yang dilihat oleh AFP.
Dokumen itu juga mencatat," DPRK terus melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB melalui ekspor komoditas maritim ilegal, terutama batu bara dan pasir."