AS, lanjut dia, menghormati hak Israel untuk memilih pemerintahan sendiri. Oleh karena itu laporan media massa yang menyatakan sebaliknya menyesatkan atau tidak benar.
Menteri Pertahanan, Israel Katz, pada Desember lalu mengatakan, Israel akan mewajibkan sekitar 50 persen kaum muda ultra-ortodoks untuk mengikuti dinas militer. Kemudian pada Juni 2024, Mahkamah Agung Israel dengan suara bulat memerintahkan Netanyahu untuk memulai program wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-ortodoks.
Anak muda Yahudi ultra-ortodoks yang belajar di yeshiva dibebaskan dari kewajiban bertugas di militer Israel sejak puluhan tahun silam.
Mahkamah Agung Israel sempat membatalkan UU tersebut pada 2017 dengan pertimbangan mengusik rasa keadilan bagi warga lainnya. Sejak saat itu, pemerintah Israel terus berupaya menunda kebijakan penyetaraan kedudukan kelompok ultra-ortodoks dengan warga lain dalam menanggung tanggung jawab publik.