Belum diketahui pasti, apakah Syekh Nawaf yang memiliki keputusan akhir dalam masalah kenegaraan, akan menerima pengunduran diri kabinet tersebut atau sebaliknya.
Saat ini, mosi untuk mempertanyakan kedudukan PM Sabah–yang menjadi perdana menteri sejak akhir 2019–telah diajukan oleh tiga anggota parlemen pada 5 Januari 2021. Lebih dari 30 anggota parlemen di majelis, dengan 50 kursi terpilih, mendukung pengusutan tersebut.
Mosi itu tampaknya merujuk pada kabinet yang tidak mencerminkan hasil pemungutan suara yang sah. Mosi itu juga mempersoalkan “campur tangan” pemerintah dalam memilih ketua dan anggota komite parlemen, di mana terdapat anggota kabinet yang duduk di parlemen juga menjabat sebagai deputi di lembaga pemerintah.
Kuwait memiliki sistem politik paling terbuka di kawasan Teluk. Di negara itu, parlemen memiliki hak untuk mengesahkan undang-undang dan menanyai menteri. Kendati demikian, jabatan tertinggi pemerintah ditempati oleh anggota keluarga kerajaan yang berkuasa di Kuwait.
Sering terjadi perselisihan dan kebuntuan antara kabinet pemerintah dengan parlemen. Hal itu telah menyebabkan perombakan pemerintah berturut-turut, bahkan pembubaran parlemen, serta menghambat investasi dan reformasi ekonomi dan fiskal.