India menerapkan sistem pemerintahan federal di mana wilayah memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap untuk hal tertentu. Sementara kelompok Modi, di bawah Partai Bharatiya Janata (BJP), menguasai pemerintahan pusat.
Kerala dikuasai Front Demokratik Kiri, sebuah koalisi partai-partai sayap kiri yang berseberangan dengan BJP.
Pada Jumat lalu, Menteri Negara Bagian Kerala Pinarayi Vijayan menindaklanjuti resolusi yang disampaikannya pada 31 Desember 2019 dengan meminta rekan-rekannya di 11 negara bagian yang tak dipimpin BJP untuk mempertimbangkan langkah yang sama.
Beberapa negara bagian itu menegaskan tidak akan menerapkan CAA dan NRC.
Menteri Bengal Barat dan Kerala juga menegaskan tak akan melakukan aktivitas apa pun terkait Daftar Kependudukan Nasional yang digambarkan sebagai pendahulu dari NRC.
Negara Bagian Bihar, di mana pemerintahannya berbagi antara politisi BJP dan kelompok oposisi, juga tidak akan menerapkan NRC.