"Ada situasi di mana orang-orang merasa tidak nyaman atas penerapan sistem Jepang yang tidak tepat oleh beberapa penduduk asing atau khawatir tentang kejahatan yang mereka lakukan," ujarnya.
Kebijakan ini muncul di tengah maraknya kasus kriminalitas oleh pendatang asing, termasuk Indonesia. Bahkan berkembang narasi di media sosial bahwa Jepang akan memasukkan Indonesia dalam daftar hitam.
Merespons isu tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo menegaskan tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang terkait blacklist terhadap Indonesia hingga saat ini.
"Sampai dengan saat ini tidak ada pernyataan Pemerintah Jepang yang disampaikan ke KBRI Tokyo terkait dengan daftar hitam yang ramai didiskusikan di sosial media," kata Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al Aula.
Pemerintah Jepang masih sangat membutuhkan tenaga kerja dari negara-negara sahabat, termasuk Indonesia. Bahkan peningkatan angka pekerja Indonesia di Jepang cukup mendapatkan apresiasi.