Liew mengatakan, pihaknya sudah mengirim pemberitahuan kepada 273 warga Bajau pada bulan lalu. Setelah itu pihaknya menghancurkan 138 bangunan antara Selasa dan Kamis pekan ini. Lokasinya berada di sekitar Taman Laut Tun Sakaran, objek wisata yang dikenal dengan tempat menyelamnya.
Suku Bajau Laut tinggal di wilayah tersebut selama beberapa abad, namun mereka tak memiliki dokumen resmi kewarganegaraan. Oleh karena itu pihak berwenang mengategorikan mereka sebagai imigran ilegal.
Organisasi hak asasi manusia (HAM) Pusat Komas mendesak pemerintah negara bagian untuk menyediakan rumah alternatif serta mengatasi masalah dokumen untuk memastikan warga Bajau Laut mendapat perlakuan adil dan akses terhadap layanan penting.
“Pengusiran paksa mereka menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlakuan adil terhadap etnis minoritas di Malaysia,” bunyi pernyataan.