"Kementerian Luar Negeri Rusia mencatat hilangnya syarat-syarat untuk mempertahankan moratorium sepihak atas pengerahan senjata serupa dan berwenang untuk menyatakan bahwa Rusia tidak lagi menganggap dirinya terikat oleh pembatasan yang diberlakukan sebelumnya," bunyi pernyataan.
Kemlu menjelaskan, tindakan negara-negara Barat saat ini menciptakan ancaman langsung terhadap keamanan Rusia. Di antara kasus yang membuat Rusia tak merasa perlu menaati kesepakatan INF lagi, AS pada tahun lalu mengerahkan peluncur rudal Typhon ke Filipina.
Selain itu AS juga menggelat latihan militer Talisman Sabre di Australia dengan menembakkan rudal Typhon.
Typhon merupakan peluncur berbasis darat yang mampu menembakkan rudal jelajah Tomahawk (jangkauan hingga 1.800 km) dan rudal serbaguna SM-6 (jangkauan hingga 500 km).
Kemlu Rusia juga memantau Angkatan Darat (AD) Australia yang menguji Rudal Serang Presisi (PrSM) untuk pertama kali pada Juli.
PrSM memiliki jangkauan maksimum lebih dari 500 km dan berperan penting dalam memperkuat kemampuan serangan darat dan laut Australia.
Kesepakatan INF, melarang pengunaan rudal darat dengan jangkauan 500–5.500 km, sebenarnya telah batal pada 2019 begitu AS menarik diri. AS, saat itu di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, menuduh Rusia melanggar kesepakatan. Namun Rusia membantah tuduhan tersebut, bahkan berbalik menuding AS yang mengembangkan rudal terlarang.
Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan runtuhnya INF akan mengikis kerangka kerja keamanan global secara signifikan.