SEOUL, iNews.id - Korea Utara (Korut) mengkritik pernyataan Sekjen PBBAntonio Guterres yang mendukung denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea. Pernyataan itu dianggap memihak dan tidak adil.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Korut Kim Son Gyong, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita KCNA, mengungkapkan penyesalan mendalam. Sebagai Sekjen PBB, Guterres disebutnya lebih memihak kepada Korea Selatan (Korsel)
"Saya mengungkapkan penyesalan mendalam atas pernyataan Sekjen PBB yang tidak berimbang dan tidak adil serta bertentangan dengan kewajiban tugasnya, sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, terkait masalah Semenanjung Korea," ujar Kim, seperti dilaporkan kembali Reuters, Minggu (14/8/2022).
Dia menegaskan, seorang sekjen PBB tidak boleh meminta atau mendapat perintah dari pemerintah suatu negara. Sebagai pimpinan organisasi perdamaian dunia, Guterres seharusnya menahan diri untuk melakukan tindakan yang bisa merusak jabatannya yang hanya bertanggung jawab kepada PBB.
Menurut Kim, pernyataan Guterres yang menyebutkan "denuklirisasi menyeluruh, dapat diverifikasi, dan tidak bisa diubah terhadap Korut" merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negaranya.