Karena Jepang tak memiliki hubungan diplomatik dengan Korut, Kim Jong Un dipanggil sebagai kepala pemerintahan.
"Kami mengira Korea Utara tak akan menerima keputusan atau membayar ganti rugi. Kami berharap Pemerintah Jepang bisa bernegosiasi dengan Korea Utara jika pengadilan memenangkan penggugat," kata pengacara penggugat, Kenji Fukuda, dikutip dari AFP.
Total 93.340 orang ikut dalam program repatriasi yang difasilitasi Palang Merah Jepang dan Korea Utara atas biaya Pyongyang.
Pemerintah Jepang ikut mendukung skema tersebut, di mana media menggembar-gemborkannya sebagai kampanye kemanusiaan bagi warga yang tengah berjuang membangun kehidupan lebih baik di Jepang.
Selama masa penjajahan Jepang di Semenanjung Korea 1910-1945, jutaan orang pindah ke Jepang, baik secara sukarela maupun tidak.
Begitu Jepang menyerah dalam Perang Dunia II, ratusan ribu warga Korea tetap bertahan, tak mau pulang ke tanah air yang sudah hancur. Kewarganegaraan mereka dilucuti dan hidup tak menentu. Dalam kondisi itu, Korut mengadakan prorgam repatriasi dengan menjanjikan kehidupan lebih baik. Akibat dari program ini, banyak anggota keluarga yang harus berpisah dan belum bertemu sampai saat ini.
"Saya tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga saya. Mungkin virus corona telah menyerang mereka, mungkin beberapa dari mereka meninggal karena kelaparan," kata Eiko Kawasaki, salah seorang penggugat.