Militer mengklaim negara luar keliru dalam menanggapi apa yang terjadi di Myanmar.
Pada Kamis lalu, AS mengecam pembunuhan demonstran oleh aparat Myanmar dan menjatuhkan sanksi kepada kementerian serta bisnis yang dikendalikan militer.
Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri Myanmar, dan dua perusahaan yang dikelola militer dimasukkan dalam daftar hitam perdagangan.
Ben Menashe mengaku baru saja menandatangani kontrak dengan Menteri Pertahanan Myanmar Jenderal Mya Tun Oo. Dia menyebut akan dibayar dengan biaya yang dirahasiakan, jika sanksi terhadap militer dicabut oleh AS.
Tak hanya itu, junta militer Myanmar juga ingin memulangkan muslim Rohingya yang mengungsi ke negara tetangga Bangladesh. Ben Menashe ditugaskan menghubungi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk mendukung rencana pemulangan etnis Rohingya tersebut.
“Militer mencoba untuk mendapatkan sejumlah dana bantuan guna mencukupi biaya memulangkan para Bengali (sebutan orang Myanmar bagi muslim Rohingya),” kata Ben Menashe.
Lebih lanjut pria 69 tahun itu menambahkan, junta militer bisa membuktikan pemilu pada pemilu November 2020 dicurangi oleh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Namun dia belum membeberkan bukti tersebut.