Keputusan mengundang wakil Myanmar pada tingkat non-politik, lanjut dia, merupakan sikap yang berat namun harus dilakukan.
Pada kesempatan itu, sambung Retno, Jokowi juga mengingatkan kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam ASEAN, mencakup good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), dan pemerintah yang konstitusional.
Menurut Presiden, keputusan tersebut juga memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan berbagai kemajuan, sejalan dengan janji bagi rakyat ASEAN.
“Sebagai satu keluarga, Bapak Presiden sampaikan bahwa uluran tangan ASEAN harus tetap ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar,” ujar Retno.
Presiden juga menegaskan rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup di bawah kedamaian dan kesejahteraan. Oleh karena itu rakyat Indonesia berharap akan pulihnya demokrasi bagi Myanmar melalui proses yang inklusif.
Selain Myanmar, Jokowi juga mengangkat dua hal utama lain, yakni pentingnya penguatan institusi ASEAN serta ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
Selain Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar turut mendampingi Presiden Jokowi dalam hari pertama pertemuan tersebut.