Selain itu, perusahaan tidak memberikan data akurat sebagaimana dibutuhkan kepada otoritas Saudi sebelum pesawat berangkat dari Indonesia, sehingga menghambat pengaturan.
Dia menambahkan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah mengambil langkah awal untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia guna mengatasi masalah ini. Tim khusus dari pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk menangani masalah tersebut.
Sumber itu juga menepis adanya prosedur pemisahan antara jemaah haji laki-laki dan perempuan yang masih satu keluarga dengan menyebutnya tidak akurat, kurang kredibel, serta mencerminkan kesalahpahaman mengenai mekanisme manajemen haji Arab Saudi.
Mekanisme pengorganisasian haji dirancang untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan jemaah tanpa diskriminasi gender, sesuai standar transparansi.
Dia juga menegaskan komitmen Kementerian Haji dan Umrah serta semua lembaga pemerintah Saudi terkait yang terlibat dalam melayani para jemaah dalam memberikan layanan terbaik bagi para tamu Allah dan akan terus berkoordinasi penuh dengan otoritas resmi Indonesia.