Haaretz mengaku telah meminta data lengkap kepada juru bicara IDF pada 2025, namun ditolak dengan alasan permintaan harus diajukan melalui Undang-Undang Kebebasan Informasi Israel.
Permintaan resmi kemudian diajukan pada awal Juni 2025. Namun hingga tenggat waktu berlalu, militer Israel tetap tidak memberikan data yang diminta.
Keputusan IDF itu dianggap melanggar hukum karena aturan mewajibkan pihak berwenang memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari, dengan perpanjangan maksimal 120 hari dalam kondisi khusus.
Menurut Haaretz, militer sempat meminta tambahan waktu 30 hari lagi, tetapi tetap tidak merilis data tersebut sampai batas akhir.
Mengutip sumber para perwira Israel di direktorat personalia militer dan kantor juru bicara, Haaretz menyebut IDF kerap menunda perilisan data yang dianggap tidak menguntungkan citra militer.
Berdasarkan data asosiasi Hatzlacha, militer Israel akhirnya setuju merilis sebagian data yang hanya mencakup tahun pertama perang. Dalam periode tersebut tercatat 7.241 perwira dan tentara diberhentikan karena gangguan kejiwaan.
Sumber di direktorat personalia militer menyebut angka itu diyakini menjadi yang tertinggi dalam sejarah militer Israel.