Palestina berusaha untuk mendirikan negara merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka. Pembicaraan damai yang ditengahi oleh Amerika Serikat telah dibekukan sejak 2014.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan, langkah Israel tersebut sangat mengganggu upaya perdamaian di kawasan. AS pun meminta Israel untuk kembali ke dialog yang ditujukan untuk de-eskalasi.
"Seperti kebijakan lama, Amerika Serikat menentang tindakan sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit dicapai dan merupakan hambatan bagi perdamaian,” kata Juru Bicara Deplu AS, Matthew Miller, dalam sebuah pernyataan.
Sejak berkuasa pada Januari lalu, pemerintahan koalisi Netanyahu telah menyetujui rencana pembangunan untuk lebih dari 7.000 unit rumah baru di Tepi Barat. Pemerintahannya juga mengubah undang-undang untuk membuka jalan bagi para pemukim untuk kembali ke empat pemukiman yang sebelumnya telah dievakuasi.
Menanggapi keputusan Israel pada Minggu, Otoritas Palestina—yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di beberapa bagian Tepi Barat—menyatakan akan memboikot pertemuan Komite Ekonomi Bersama dengan Israel yang dijadwalkan pada Senin (19/6/2023) ini.
Kelompok Islam Hamas, yang telah memerintah Gaza sejak 2007, mengutuk tindakan itu. Faksi politik Palestina itu mengatakan tidak akan memberikan Israel legitimasi atas tanah Palestina. “Orang-orang kami akan melawannya dengan segala cara,” ungkap Hamas.
Sementara kelompok pemukim Yahudi menyambut baik pengumuman tersebut.