Pada Mei lalu, larangan mengubah jenis kelamin seseorang secara hukum mulai diberlakukan. Dengan begitu, para transgender tidak bisa memiliki dokumen resmi yang memuat jenis kelamin dan nama mereka sesuai dengan identitas gender mereka setelah menjalani operasi.
Kelompok hak asasi manusia menilai aturan itu menyebabkan para transgender berpotensi menghadapi diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan, perumahan, dan akses layanan publik. Beberapa pengkritik Orban pun menuduh sang perdana menteri menyerang komunitas LGBT dengan cara yang sama seperti dia menyerang kelompok minoritas lain di Hongaria.