GAZA, iNews.id - Hamas menolak keras usulan penunjukan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai pemimpin pemerintahan transisi di Jalur Gaza. Kelompok perlawanan Palestina itu menegaskan Blair bukan sosok yang layak memimpin, melainkan orang yang seharusnya diadili di pengadilan internasional.
Anggota biro politik Hamas, Husam Badran, dalam pernyataannya di Telegram menyebut kehadiran Blair sebagai “pertanda buruk” bagi rakyat Palestina.
Dia menegaskan Blair memiliki catatan hitam, terutama perannya dalam perang Irak 2003-2011.
“Tony Blair tidak pantas dipercaya memimpin Gaza. Dia seharusnya diadili di pengadilan internasional atas kejahatan perang dan kehancuran yang ditimbulkannya di Irak,” kata Badran, dikutip Selasa (30/9/2025).
Badran bahkan menyebut Blair sebagai “saudara kandung setan” yang tidak pernah membawa kebaikan bagi perjuangan Palestina, bangsa Arab, maupun umat Islam. Dia menegaskan, peran Blair selama puluhan tahun hanya meninggalkan luka dan kerusakan.
Urusan Palestina Harus Ditentukan Rakyat Sendiri
Hamas menegaskan bahwa masa depan Gaza maupun Tepi Barat adalah urusan dalam negeri Palestina yang harus diputuskan melalui konsensus nasional, bukan diserahkan kepada figur asing.
“Rakyat Palestina mampu mengatur diri sendiri. Kami memiliki sumber daya, keahlian, serta hubungan dengan kawasan maupun dunia,” ujar Badran.
Sejak Desember 2023, Hamas telah memutuskan secara internal bahwa mereka tidak ingin memerintah Gaza sendirian. Keputusan itu juga telah disosialisasikan ke berbagai faksi perlawanan serta negara-negara sahabat bahkan sebelum pecahnya perang 7 Oktober 2023.