Partai pimpinan Thackeray sebetulnya hanya memiliki satu kursi di Parlemen Maharashtra—yang beranggotakan 288 orang. Namun, ancamannya itu dikhawatirkan bisa berdampak serius karena dapat mengarahkan situasi di negara bagian itu kepada konflik komunal.
Thackeray berdalih, dia hanya ingin agar putusan pengadilan tentang tingkat kebisingan rumah ibadah ditegakkan.
“Jika agama adalah urusan pribadi, lalu mengapa umat Islam diizinkan menggunakan pengeras suara selama 365 hari (dalam setahun)?” kata Thackeray kepada wartawan di Mumbai.
Para pemimpin dari 200 juta Muslim India melihat langkah Thackeray tersebut sebagai upaya lain yang dilakukan kelompok Hindu garis keras untuk merusak hak umat Islam atas kebebasan beribadah dan ekspresi keagamaan.
Dalam beberapa pekan terakhir, seorang pemimpin senior partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa mulai mendorong untuk mengubah undang-undang tentang perkawinan dan warisan. Selama ini, undang-undang itu dibuat berdasarkan agama.
Kini, kelompok BJP ingin sumber hukum dalam undang-undang itu diganti dengan hukum sipil yang seragam. Tentu saja, wacana dari kelompok Hindu tersebut membidik hukum Islam—yang antara lain memungkinkan seorang pria Muslim memiliki empat istri.
Saat dihubungi Reuters, pihak BJP tidak menanggapi permintaan komentar atas inisiatif Thackeray tersebut. Namun, sebelumnya partai itu pernah menyangkal menargetkan kaum minoritas di India. BJP berdalih, mereka hanya menginginkan perubahan progresif yang menguntungkan semua orang India.