Isu Bumiputera Picu Kekhawatiran Publik
Di antara tuduhan paling sensitif adalah klaim bahwa perjanjian ini dapat mengikis hak-hak istimewa bumiputera, sebutan untuk warga pribumi, dalam perdagangan. Mahathir mengatakan manfaat yang diterima bumiputera tidak dapat diterapkan pada barang atau layanan dari AS, sehingga berpotensi memberi keuntungan setara bagi perusahaan Amerika.
Pernyataan ini memicu reaksi keras dari sebagian masyarakat, terutama kelompok nasionalis Melayu dan organisasi masyarakat sipil yang kemudian ramai-ramai membuat laporan polisi terhadap Anwar.
Bentuk Ketidakpercayaan atau Tekanan Politik?
Sebelum Mahathir mengajukan laporan ke polisi pada Selasa (2/12/2025), gelombang aduan baru terus berdatangan dari berbagai daerah di Malaysia. Individu, kelompok aktivis, dan beberapa organisasi non-pemerintah ikut melaporkan Anwar dengan tuduhan pelanggaran konstitusi.
Jumlah laporan yang menembus angka 100 lebih dalam hitungan hari menunjukkan isu ART telah berubah menjadi badai politik nasional, membayangi program ekonomi yang sedang dijalankan pemerintahan Anwar.
Polemik Terus Bergulir
Sementara pemerintah berupaya meredam keresahan publik, Mahathir dan para pelapor menuntut penyelidikan penuh atas tindakan Anwar. Kepolisian kini berada di tengah tekanan politik besar untuk menindaklanjuti ratusan laporan tersebut.
Perjanjian yang awalnya dimaksudkan untuk memperkuat hubungan ekonomi Malaysia-AS justru memicu krisis kepercayaan dan menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Anwar Ibrahim.
Dengan jumlah laporan yang terus bertambah, kontroversi ART tampaknya masih jauh dari kata selesai.