MANILA, iNews.id - Pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional sebagai respons atas gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah. Negara ini menjadi yang pertama di dunia mengambil kebijakan tersebut sejak krisis memanas.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani perintah eksekutif untuk mengaktifkan respons nasional untuk menstabilkan pasokan energi sekaligus menahan kenaikan harga bahan bakar. Kebijakan ini juga untuk melindungi perekonomian domestik dari dampak gejolak global.
"Keadaan darurat energi nasional dengan ini diumumkan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan bahaya yang ditimbulkan terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi nasional," kata Marcos dalam perintah eksekutif yang dibagikan kepada media, Selasa (24/3/2026).
Sebagai bagian dari langkah darurat, pemerintah meluncurkan paket bantuan terpadu bertajuk UPLIFT (Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport) atau Paket Terpadu untuk Mata Pencaharian, Industri, Pangan, dan Transportasi. Program ini bertujuan untuk membantu sektor-sektor vital seperti transportasi, pertanian, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah menyebut status darurat ini memungkinkan pendekatan lintas sektor yang memungkinkan pihak berwenang untuk memobilisasi sumber daya secara lebih efektif, mengelola distribusi bahan bakar dan agar program bantuan bisa disalurkan secara tepat sasaran ke masyarakat terdampak.