Sebagai gantinya, Israel justru mendorong pembentukan pemerintahan gabungan yang melibatkan negara-negara Arab dan lembaga internasional untuk mengambil alih Gaza. Kendali keamanan pun disebut akan diserahkan kepada pasukan dari negara-negara Arab, meskipun tak ada rincian siapa saja yang dimaksud.
“Pasukan lain akan mengambil alih kendali wilayah tersebut dan mencegah penggunaan senjata,” kata pejabat itu.
Israel menyatakan bahwa tujuan utama perangnya di Gaza adalah untuk melucuti senjata Hamas dan menggulingkan pemerintahan kelompok tersebut. Namun penolakan terhadap peran Otoritas Palestina menimbulkan kebingungan, bahkan dari sekutu dekatnya, terkait siapa yang sebenarnya diharapkan memimpin Gaza ke depan.
Para pengamat menyebut pendekatan ini sebagai bentuk ketidakkonsistenan Israel dalam strategi pascaperang. Di satu sisi ingin menghapus Hamas dan menolak PA, tapi di sisi lain menyerahkan masa depan Gaza kepada negara-negara yang selama ini justru mendukung solusi dua negara dan hak rakyat Palestina atas tanah mereka sendiri.
Situasi ini menambah ketegangan di kawasan, dengan sejumlah negara Arab belum tentu bersedia mengambil peran sebagaimana diminta Israel. Apalagi jika keterlibatan itu hanya dimaksudkan untuk menstabilkan wilayah tanpa menyelesaikan akar persoalan, pendudukan, blokade, dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.