Marwan menegaskan, skema tersebut tentu memerlukan kajian mendalam, pengorganisasian yang matang, serta persetujuan dari Pemerintah Arab Saudi.
Untuk itu, dia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dapat memainkan peran strategis dalam melakukan komunikasi dan negosiasi dengan otoritas Saudi untuk mencari solusi jangka panjang.
"Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia," tegasnya.