Nantinya, LMKN bertugas menarik, menghimpun, dan menyalurkan royalti secara nasional. Dalam praktiknya, LMKN bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mewakili para pencipta dan pemilik hak.
Komisioner LMKN Marcell Siahaan menegaskan, mekanisme ini justru dibuat agar pelaku usaha tidak repot. Mereka tidak perlu lagi mencari-cari harus membayar ke siapa.
"Cukup melalui LMKN. Kami yang memastikan royalti itu sampai ke para pencipta secara adil dan transparan," kata dia.
Surat edaran ini sekaligus menegaskan kembali aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Pemerintah berharap, dengan aturan yang makin jelas, kewajiban bayar royalti musik tidak lagi diperdebatkan, sekaligus memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pencipta lagu.