"Solusi yang efektif itu harus datang dari kebutuhan nyata perempuan di lapangan. Ketika komunitas dilibatkan, dampaknya bisa jauh lebih terasa," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).
Hal senada disampaikan Presiden Direktur Organon Indonesia, Daniel. Dia menyoroti masih tingginya kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi serta kesenjangan dalam layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Indonesia.
"Banyak perempuan belum mendapatkan akses yang layak terhadap layanan penting. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal pilihan dan kendali atas kesehatan reproduksi mereka," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia, Hassan Mohtashami, menegaskan bahwa dukungan ini akan difokuskan pada perluasan layanan berbasis hak yang berkualitas.
Menurut dia, setiap perempuan berhak memperoleh informasi, layanan, dan pilihan yang memadai untuk menentukan keputusan terkait kesehatan reproduksinya. "Kami ingin memastikan tidak ada perempuan yang tertinggal, terutama mereka yang selama ini sulit menjangkau layanan," ujarnya.
Program ini nantinya akan dijalankan secara independen oleh UNFPA Indonesia dengan pendekatan berbasis komunitas. Harapannya, intervensi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan akses layanan, tetapi juga memperkuat kesadaran dan kemandirian perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksinya.