JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pergantian pemerintahan di Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional dan tidak boleh melalui cara-cara kekerasan. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih, eselon I kementerian dan lembaga, serta pimpinan BUMN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dia menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk mengganti pemerintahan yang dinilai tidak baik, namun harus melalui jalur resmi.
"Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya dengan baik, dengan damai," ujar Prabowo, Rabu (8/4/2026).
Prabowo menjelaskan bahwa sistem demokrasi Indonesia telah menyediakan berbagai mekanisme yang sah untuk pergantian pemerintahan. Salah satunya melalui pemilihan umum. Selain itu, mekanisme pemakzulan atau impeachment juga dimungkinkan selama mengikuti prosedur yang berlaku.
"Bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment yang melalui saluran; ada salurannya DPR, MK, MPR, dilakukan tidak masalah," katanya.
Menurutnya, seluruh proses tersebut harus dilakukan melalui lembaga resmi negara agar tetap menjaga stabilitas dan ketertiban.