JAKARTA, iNews.id - Jumlah utang yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat besar. Utang luar negeri (ULN) BUMN per Maret 2021 tercatat sebesar 59,65 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp851,16 triliun. Nilai ini sekitar 28 persen dari total ULN swasta.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan, besarnya utang BUMN karena dampak penugasan pemerintah untuk pembangunan dan pengembangan sejumlah proyek strategis nasional (PSN).
Kendati demikian, dia meyakini, struktur utang perusahaan pelat merah akan berkurang melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign Wealth Fund (SWF). Artinya, perseroan akan memanfaatkan lebih banyak pendanaan yang bersifat ekuitas lewat pendanaan LPI.
"Investasi lewat LPI itu maksudnya mereka (investor) akan beli proyek investasi yang sudah jadi, misal beberapa ruas tol yang sudah diselesaikan BUMN Karya. Atau LPI bisa juga melakukan penyertaan ekuitas bagi beberapa proyek yang akan dibangun. Dengan cara ini, struktur utang BUMN bisa dikurangi dalam pembiayaan proyek," kata dia, Selasa (8/6/2021).
Instrumen utang memang menjadi andalan BUMN saat melaksanakan tugas Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Misalnya, PT PLN mencatatkan utang hingga Rp500 triliun. Toto menyebut, utang PLN sebagian dialokasikan untuk program pembangkit listrik.
Sementara di sektor konstruksi, utang PT Waskita Karya Tbk (WSKT) per September 2020 yang harus dibayarkan mencapai Rp91,86 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang jangka pendek Rp38,79 triliun dan jangka panjang Rp53,07 triliun.
Sedangkan di sektor transportasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memiliki utang sebesar Rp15,5 triliun. Sepanjang 2020, perseroan mencatat utang beragam, yakni utang untuk modal kerja Rp1,5 triliun, obligasi senilai Rp4 triliun, hingga utang jangka panjang mencapai Rp10 triliun.