JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp26 triliun per 1 April 2024. Realisasi ini setara 67,9 persen dari pagu sebesar Rp38,3 triliun.
"Artinya hampir 70 persen, 67,9 persen sudah terbelanjakan, karena memang pemilu di bulan Februari ini mengharuskan belanja yang ada di depan atau front loading, itu dari mulai KPU, Bawaslu yang paling besar Rp28,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi April 2024, Jumat (26/4/2024).
Dengan gelaran pemilu yang sudah rampung, Sri Mulyani berharap pertanggungjawaban belanja sudah mulai disusun oleh pemakai anggaran.
"Jadi untuk pemilu ini karena sudah selesai, kita harapkan nanti pertanggungjawaban dari belanjanya mulai akan disusun," tuturnya.
Dari realisasi belanja pemilu sebanyak Rp26 triliun, penggunaannya terbagi untuk KPU dan Bawaslu sebesar Rp23,8 triliun. Anggaran itu untuk operasional dan honorarium badan-pengawas Adhoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan-pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, kebutuhan sarana IT pemilu, pengawasan logistik, sampai penanganan pelanggaran penetapan hasil Pemilu.
Kemudian, melalui 14 Kementerian/Lembaga (K/L) lain sebesar Rp2,2 triliun untuk pengamanan pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, hingga pemantauan persidangan perkara Pemilu.
Total dari 2022-2024, anggaran penyelenggaraan pemilu Rp71,3 triliun. Rinciannya yakni realisasi 2022 Rp3,1 triliun, realisasi sementara 2023 Rp29,9 triliun, dan alokasi 2024 Rp38,3 triliun.