"Belanja non K/L Rp0,87 triliun juga mencakup jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri," tuturnya.
Kemudian, prioritas selanjutnya adalah anggaran ketahanan pangan Rp0,9 triliun, melalui belanja K/L untuk Kementerian PUPR sebesar Rp630,8 miliar utamanya untuk pembangunan bendungan dan irigasi, dan Kementerian Pertanian Rp125,4 miliar dan KKP Rp99,4 miliar utamanya untuk kegiatan teknis.
"Prioritas selanjutnya adalah anggaran perlindungan sosial Rp14,6 triliun, yang terdiri dari belanja K/L Rp3,9 triliun untuk Kementerian Sosial berupa penyaluran bansos bencana dan asistensi penyandang disabilitas, dan Kementerian Agama untuk penyaluran bantuan KIP Kuliah," ucap Sri Mulyani.
Sementara itu, belanja non K/L sebesar Rp10,7 triliun yang diwujudkan melalui belanja subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"KUR tahun ini juga akan meningkat lagi, sehingga belanja untuk subsidi KUR akan cukup tinggi. Ini adalah cara pemerintah melindungi UKM agar mereka tetap mendapatkan akses dari sisi modal namun tidak menanggung biaya bunga yang cenderung meningkat karena kenaikan inflasi dan suku bunga," ujarnya.