JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp83,2 triliun hingga 31 Januari 2023. Realisasi tersebut mencapai 3,7 persen dari pagu.
"Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp28,7 triliun atau 3,7 persen dari pagu utamanya untuk percepatan penyaluran BOS, pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan, sarpras/logistik," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: APBN KITA Februari 2023 secara virtual, Rabu (22/2/2023).
Sri Mulyani menambahkan, belanja ini juga ditujukan untuk pemeliharaan jalan, jaringan, maupun irigasi, Barang Milik Negara (BMN), penyaluran bantuan sosial, dan juga termasuk kegiatan operasional K/L.
"Sementara itu, belanja non-K/L Rp54,5 triliun atau setara 4,4 persen dari pagu utamanya untuk pembayaran manfaat pensiun dan penyaluran subsidi nonenergi," ucap Sri Mulyani.
Adapun, terdapat juga jenis belanja yang menjadi prioritas. Pertama, anggaran kesehatan sebesar Rp5,3 triliun, terutama belanja K/L Rp4,47 triliun untuk bantuan iuran JKN dan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri. Ini untuk semua keluarga miskin dan anggota keluarganya yang mendapatkan kartu BPJS dan iurannya dibayar oleh pemerintah sebanyak 96,7 juta individual.
"Belanja non K/L Rp0,87 triliun juga mencakup jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri," tuturnya.