JAKARTA, iNews.id - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoret 54 sektor usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) mendapat perhatian dari Calon Presiden Prabowo Subianto. Revisi terhadap DNI merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI.
"Saya bingung, kemarin segini, sekarang segini, versi satu bilang 54, versi lain bilang 28 (25). Saya masih bingung. Saya mau mempelajari itu lagi," kata Prabowo di Hotel Shangri-la, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Kendati demikian, dia mengaku sedih jika pemerintah membuka terlalu banyak sektor usaha untuk investor asing.
"Saya sedih, kalau mereka (investor asing) pergi ke tiap sektor, bagaimana kehidupan orang Indonesia," ujarnya.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution memastikan pemerintah etap memperhatikan kepentingan usaha mikro kecil menengah (UMKM) saat merevisi DNI. Sesuai aturan, sektor usaha untuk UMKM tidak dapat diganggu gugat.
"Saya mau mengatakan bahwa tidak benar kalau dikatakan ada bidang usaha kecil dan mikro dibuka untuk asing," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Senin (19/11/2018).