JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memproyeksikan total kebutuhan biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp466 triliun. Namun, angka tersebut tidak seluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdapat porsi investasi perusahaan swasta, BUMN, dan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Jika dilihat dari target pemerintah yang hanya menggunakan 20 persen dari APBN atau sekitar Rp93,2 triliun dari kebutuhan biaya Rp466 triliun untuk kebutuhan pembangunan IKN, maka dipastikan plafon pembiayaan APBN ke proyek IKN tinggal tersisa Rp10 triliun saja.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut hingga saat ini pemerintah belum berencana untuk meningkatkan plafon pembiayaan dari APBN ke IKN. Pasalnya, APBN hanya digunakan untuk membangun infrastruktur dasar saja, sedangkan sisanya akan mengandalkan pembiayaan dari pelaku usaha atau KPBU.
"Sementara ini belum ada (rencana revisi alokasi APBN ke IKN 20 persen), jadi tetap masih berjalan. Cuma ke depan akan lebih banyak dibuka kesempatan investasi dari sektor non-public. Jadi, kita harapkan ada investor dalam negeri," ucap Suharso saat ditemui di Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Jika dihitung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melelang sebanyak 106 paket pekerjaan. Lelang proyek tersebut terbagi dalam 3 termin, ricinnya batch 1 Kementerian PUPR melelang 40 paket pekerjaan dengan total Rp25 triliun.