JAKARTA, iNews.id - Pemerintah sedang gencar melakukan reformasi birokrasi. Salah satunya, melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan eselon yang ada di pemerintahan.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, reformasi birokrasi menjadi momentum yang tepat untuk mendukung upaya peningkatan kompetensi dan keahlian pegawai negeri sipil (PNS). Namun tetap hal ini harus diikuti dengan berbagai standardisasi kompetensi dasar yang dimiliki oleh seluruh PNS termasuk pemahaman dan penguasaan teknologi informasi.
“Proses pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang sedang dilakukan pemerintah harus diikuti dengan berbagai standarisasi kompetensi dasar yang dimiliki oleh seluruh ASN,” ujarnya dalam acara Rakornas Kepegawaian secara Virtual, Kamis (17/12/2020).
Menurut Ma’ruf Amin, literasi digital para PNS ini penting dalam mewujudkan digitalisasi pemerintahan. Misalnya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang diperlukan guna menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, sekaligus untuk memperkuat daya saing Indonesia.
“Dalam era digital saat ini, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi beserta inovasinya harus menjadi kapasitas yang built-in dari birokrasi kita,” katanya.
Oleh karena itu lanjut Ma’ruf Amin, pentingnya dukungan SDM dan teknologi informasi untuk terus didorong. Dengan begitu, bisa menghasilkan pelayanan publik dan birokrasi yang lincah.
“Dukungan SDM dan teknologi informasi harus dimajukan secara bersamaan dan terintegrasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, lincah, efektif, dan efisien,” ucapnya.