JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan tiga kartu baru sebagai medium penyaluran bantuan sosial tidak akan membebani anggaran belanja dalam APBN.
Menurut Sri Mulyani, tiga kartu tersebut justru menjadi medium penyaluran bantuan yang lebih terkonsolidasi, karena sebelumnya alokasi bantuan sosial tersebar di pos belanja beberapa Kementerian berdasarkan sektor bantuan tersebut. Konsolidasi pos-pos bantuan dengan penambahan tiga kartu baru, ujarnya, akan menambah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Adapun tiga kartu baru yang diwacanakan Jokowi jika kelak terpilih kembali untuk 2019-2024 adalah Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Pra Kerja.
"Dari sisi anggaran, mungkin tidak akan menimbulkan suatu ledakan tapi bahkan merupakan sesuatu yang jauh lebih akuntabel karena dana-dana yang selama ini, mungkin terfragmentasi, agar bisa menjadi jauh lebih terkonsolidasi dengan baik," katanya di Jakarta, Senin (25/2/2019).
Sri Mulyani mencontohkan, selama ini di sektor pendidikan terdapat bantuan dalam berbagai bentuk seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bidik Misi, beasiswa dari Kementerian Agama, hingga melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).