Mantan Menteri Keuangan itu menambahkan, nantinya semua pemerintah daerah sudah harus menggunakan sistem ini untuk mengajukan dokumen-dokumen perencanaan. Ia yakin, semua daerah akan melakukan transisi ke arah sistem digital ini.
"Paling tidak kan ada Krisna DAK (Dana Alokasi Khusus). DAK terbuka untuk semua daerah mengusulkan. Kalau masa lalu proposalnya fisik, sekarang DAK diusulkan daerah melalui Krisna," kata dia.
Di tempat yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin mengatakan, sudah banyak pemerintah daerah saat ini menggunakan sistem digital (e-government) dalam pelaksanaan tugas. Melalui berbagai sistem e-government, pemerintah daerah disebut sudah banyak melakukan efisiensi anggaran.
"Hasil evaluasi, pemerintah daerah efisienkan Rp65,16 triliun pada tahun 2018, ini secara keseluruhan. Dan Rp35,68 triliun tahun 2017 secara keseluruhan," ucapnya.