Menurut Presiden, dari 126 juta sertifikat yang harus diterima masyarakat, baru 51 juta yang sudah diselesaikan. Untuk itu, jika biasanya hanya bisa diselesaikan 500.000 sertipikat, maka tahun lalu diselesaikan 5 juta sertipikat. Tahun ini 7 juta sertipikat, dan tahun depan akan diselesaikan 9 juta sertipikat.
Jokowi pun memaparkan alasan mengapa dirinya mempercepat program sertifikasi tanah. Saat dirinya blusukan ke berbagai daerah, Jokowi mengaku kerap dikeluhkan masyarakat soal tanah.
“Kalau berkunjung ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, NTT, NTB, sampai Papua, ke kampung, ke desa, keluhannya dimana-mana adalah sengketa tanah, sengketa lahan,” kata dia.
Tak terkecuali, kata Jokowi, saat dirinya mengunjungi Bogor. Wilayah ini, kata Jokowi, juiga memiliki banyak sengketa tanah. Dalam kunjungannya, Jokowi menyerahkan 15.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Bogor sementara tahun lalu, 60.000 sertifikat tanah juga telah diberikan kepada masyarakat di daeah tersebut
“Kabupaten Bogor juga sama banyak sengketa, tadi sudah dilaporkan oleh Pak Menteri, coba, karena apa? rakyat belum pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah,” ungkap Presiden Jokowi seraya menambahkan, kalau sudah pegang sertipikat orang lain tidak bisa apa-apa karena ada buktinya.
Jokowi juga berpesan kepada si pemilik sertifikat untuk menjaganya dengan baik dengan memasukannya ke dalam plastik dan difotokopi sehingga aman jika terkena air atau hilang. Dengan begitu, fotokopi tersebut bisa dipakai untuk mengurus ke kantor BPN.
“Jadi sertifikat ini sekali lagi adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki,” ucap Jokowi.