Selain itu, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan bahwa APBN tahun 2022 memiliki peran sentral. Terlebih lagi dalam menghadapi KTT G20 dimana Indonesia menjadi Presidensi G20, dimana Indonesia harus menunjukkan peran nyata dalam menghadapi perubahan iklim, terutama pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan, melalui aksi nyata dalam komitmen pada green and sustainable economy.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir secara langsung untuk menerima DIPA Tahun 2022 secara simbolis.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan salah satu dari sembilan
Kementerian/Lembaga yang memenuhi kriteria antara lain opini Badan Pemeriksa Keuangan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 3 tahun terakhir, merepresentasikan bidang prioritas tahun 2022, serta memiliki nilai kinerja penganggaran yang baik.
Kementerian/Lembaga lain yang juga turut hadir secara langsung yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.