Menurut dia, hal ini dikarenakan sejak era reformasi arah perekonomian Indonesia terlalu cepat ke sektor jasa. Padahal, sektor jasa tidak banyak menyerap tenaga kerja, berbeda dengan sektor industri, pertanian, maupun pertambangan.
Selain itu, dari sisi kemampuan yang dimiliki tenaga kerja juga masih bermasalah. Pasalnya, terjadi missmatch antara keahlian yang dimiliki pekerja dengan keahlian yang dibutuhkan industri.
"Ada permasalahan skill missmatch antara kebutuhan industri dan lulusan SMK. Maka solusinya adalah merubah kurikulum dan kerja sama dengan industri. Adapun yang biayai upah selama magang adalah pengusaha bukan di bebankan ke APBN," ucapnya.
Oleh karenanya, pemerintah lebih baik berfokus pada meningkatkan kualitas pendidikan vokasi untuk para angkatan kerjanya. Hal ini supaya meminimalkan banyaknya missmatch seperti ini. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan para pelaku industri mengenai tenaga kerja berkeahlian seperti apa yang paling dibutuhkan.