Anggota Komisi B DPRD Sumut, Sugianto Makmur mengkritik keputusan Pemprov yang menaikkan PBBKB sehingga harga BBM naik. Menurut dia, kenaikan tersebut tak tepat di tengah kondisi pandemi.
Dia juga menyayangkan DPRD tak dilibatkan dalam proses penyusunan Pergub 1/2021 itu. Dia meminta aturan tersebut dibatalkan karena tak ada konsultasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
"Kenaikan ini hanya akan memicu inflas, ini soal momentum dimana masyarakat sedang sulit, lalu menjelang puasa dan anak sekolah masuk. Sebaiknya ditunda sampai pemulihan ekonomi," ucapnya.
Dia menilai, tidak ada urgensi bagi Pemprov menargetkan tambahan pendapatan Rp300 miliar. Pasalnya, anggaran Rp500 miliar dari refocusing anggaran juga belum dipertanggungjawabkan.
"Tidak ada urgensinya. Sebaiknya ditunda," katanya.