MEDAN, iNews.id - Pertamina tetap menaikkan harga BBM nonsubsidi di Sumatra Utara (Sumut) seiring kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut meminta Pertamina membatalkan harga baru yang berlaku sejak 1 April tersebut.
Plt Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BP2RD) Sumut, Achmad Fadli mengakui kenaikan PPPKB dari 5 persen menjadi 7,5 persen berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut. Kenaikan PBBKB itu dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 tahun 2021.
"Forecast (perkiraan) kita bisa mendapatkan tambahan Rp300 miliar," kata Fadly saat rapat dengan DPRD Sumut di Medan, Kamis (15/4/2021).
Menurut Fadly, kenaikan tarif PBBKB diperlukan untuk meningkatkan PAD Sumut. Pos PBBKB dipilih karena dianggap kenaikan pajak tersebut hanya menyasar masyarakat golongan ekonomi ekonomi menengah ke atas.
"BBM nonsubsidi ini kan pangsanya menengah ke atas, jad ini yang menurut kita paling mungkin ditingkatkan saat ini. Apalagi berdasarkan ketentuan perundang-undangan memang dimungkinkan," ucapnya.
Lalu, apa tanggapan DPRD?