JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berencana membangun dan mengembangkan bandar udara (bandar) di seluruh wilayah Indonesia tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan, banyak cara dan alternatif pembiayaan dalam menggarap proyek bandara. Misalnya saja dengan menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun menggunakan pola kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
"Kalau kita kerjasamakan pada BUMN atau swasta maka bisa di-support oleh perbankan," katanya saat ditemui di Graha CIMB, Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Sementara, apabila pembangunan bandara masih menggunakan skema APBN maka bisa dipastikan percepatan pembangunan bandara tidak akan sesuai target. Sementara, jika menggunakan pola penguasan BUMN atau kerja sama swasta, pembangunan proyek bisa mendapat pembiayaan dari perbankan.
"Kalau di kita hanya bisa menggunakan APBN. Katakanlah ada 100 miliar di situ semua APBN harus 100 miliar. Tapi kalau 100 miliar oleh BUMN maka dia cuma mencari 40 miliar yang 60 miliar itu bisa perbankan. Sehingga drive daripada pembangunan ini bertambah cepat," kata Budi.