Jika tidak memenuhi batas waktu, Kemenkeu akan menyesuaikan secara mandiri dan mencantumkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
"Seluruh proses dalam rangka efisiensi belanja K/L TA 2025 agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)," tulis Sri Mulyani.
Merujuk pada lampiran surat Menkeu tersebut, ada beberapa item identifikasi rencana efisiensi, rinciannya sebagai berikut:
1. Alat Tulis Kantor (ATK), dengan efisiensi 90,0 persen.
2. Kegiatan Seremonial, dengan efisiensi 56,9 persen.
3. Rapat, Seminar dan sejenisnya, dengan efisiensi 45,0 persen.
4. Kajian dan Analisis, dengan efisiensi 51,5 persen.
5. Diklat dan Bimtek, dengan efisiensi 29,0 persen.
6. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi, dengan efisiensi 40,0 persen.
7. Percetakan dan Souvenir, dengan efisiensi 75,9 persen.
8. Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan, dengan efisiensi 73,3 persen.
9. Lisensi Aplikasi, dengan efisiensi 21,6 persen.
10. Jasa Konsultan, dengan efisiensi 45,7 persen.
11. Bantuan Pemerintah, dengan efisiensi 16,7 persen.
12. Pemeliharaan dan Perawatan, dengan efisiensi 10,2 persen.
13. Perjalanan Dinas, dengan efisiensi 53,9 persen.
14. Peralatan dan Mesin, dengan efisiensi 28,0 persen.
15. Infrastruktur, dengan efisiensi 34,3 persen.
16. Belanja lainnya, dengan efisiensi 59,1 persen.