JAKARTA, iNews.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini, Senin (17/6/2019) menggelar rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat kerja ini memutuskan DPR menerima usulan pagu indikatif 2020 Kementerian BUMN sebesar Rp345,8 miliar.
Angka ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan anggaran 2019, yakni sebesar Rp208,3 miliar. Salah satu porsi pagu yang dibahas oleh Komisi VI ialah anggaran untuk renovasi gedung dan relayout ruang kerja sebesar Rp50,9 miliar.
Anggota Komisi VI DPR Slamet mempertanyakan seberapa pentingnya renovasi ini dilakukan. Menurutnya, anggaran ini memakan biaya yang cukup besar.
"Renovasi ini, urgensinya apa? Sudah berapa mendesaknya? Nilainya cukup besar, Rp50,9 miliar," ujar dia, di Gedung DPR, Jakarta, Senin.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, renovasi ini merupakan salah satu program prioritas yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN. Sebab, Gedung BUMN yang berada di jalan Merdeka Selatan ini dinilai sudah tidak layak untuk digunakan bagi para pegawainya.