Secara lebih rinci, Menko Airlangga mengusulkan lima langkah yang perlu dilakukan yakni pertama, pengembangan strategi harus dilakukan secara inklusif, partisipatif dan konsultatif dengan semua sektor yang ada di ASEAN seperti mineral, iptek, keuangan dan industri serta melibatkan masyarakat. Kedua, perlu adanya pengawasan yang efektif sebagai dasar penyusunan kebijakan yang strategis.
Ketiga, tingkatkan tata kelola implementasi yang akuntabel dengan memanfaatkan struktur ASEAN yang ada saat ini. Keempat, harus ada instansi pengampu di masing-masing negara untuk membahas inisiatif netralitas karbon.
Kelima, melibatkan negara mitra secara aktif untuk mendapatkan dukungan dalam implementasi agenda pembangunan berkelanjutan di ASEAN.
Sekjen ASEAN menekankan, skenario low carbon berpotensi memberikan manfaat ekonomi sebesar 12,5 triliun dolar AS, rata-rata pertumbuhan GDP sebesar 3,5 persen pertahun untuk 50 tahun ke depan dan menciptakan 30 juta lapangan kerja lintas ASEAN di 2030.
Pada akhir pertemuan, seluruh Menteri menyepakati pernyataan bersama yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan di sektor ekonomi terutama sektor pertanian, energi dan transportasi. Para Menteri juga mendukung pengembangan strategi ASEAN dalam netralitas karbon yang terdiri atas inventori Gas Rumah Kaca, pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan untuk mendukung kredit karbon, menciptakan pasar karbon di kawasan, investasi teknologi rendah karbon, serta infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.