PHNOM PENH, iNews.id - Dalam menghadapi lanskap ekonomi pascapandemi yang rentan, ditambah ancaman perubahan iklim, ASEAN perlu menyusun strategi untuk memperkuat diri membangun kapasitasnya. Isu-isu perubahan iklim akan mempengaruhi arah ekonomi kawasan di masa depan, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konkret yang mengarah pada rendah karbon.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi RI dalam pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang digelar di Phnom Penh, Kamboja pada Rabu (9/11/2022). Pertemuan ini bertujuan memperkuat kesiapan ASEAN menghadapi ancaman dan membangun kapasitasnya untuk ketahanan jangka panjang.
Menko Airlangga menjelaskan, diperlukan kerja sama lintas sektor seperti pertanian, energi, dan transportasi untuk memastikan bahwa semua inisiatif yang telah ada bisa berjalan dengan efektif.
“Perubahan iklim diperkirakan akan mengurangi 4–18 persen dari PDB global pada 2050, sementara di ASEAN diperkirakan akan kehilangan 4–37 persen PDB-nya,” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga menambahkan, transisi menuju masa depan yang berkelanjutan adalah kunci kemakmuran, ketahanan, dan bahkan kelangsungan kawasan. Dia juga menyampaikan bahwa agenda dekarbonisasi tidak hanya menjadi milik Pemerintah tetapi harus menjadi upaya bersama yang juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat yang paling terkena dampak perubahan iklim.
“Kita perlu mengarusutamakan agenda keberlanjutan di setiap lini kebijakan kita berdasarkan komitmen kita pada Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ucap Menko Airlangga.
Saat ini ASEAN telah memulai inisiatif tersebut melalui Netralitas Karbon yang akan menjadi dasar untuk Visi Hijau ASEAN pasca-2025. “Pengembangan strategi ASEAN dalam netralitas karbon harus mempertimbangkan perlunya transisi yang adil dan teratur serta memastikan bahwa tidak ada satupun negara anggota yang tertinggal,” tuturnya.