Secara konkret, Shintra menyebut reformasi iklim usaha, birokrasi, reformasi keahilantenaga kerja, dan reformasi untuk mempercepat adopsi teknologi dan memudahkan inovasi industri.
"Bangsa lain yang lebih cepat, lebih berani atau lebih konsisten mereformasi iklim usaha dan investasinya untuk menjadi lebih berdaya saing di pasar global," ucapnya.
Dia menambahkan pemerintah perlu melakukan pemerataan pendapatan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya terjadi secara agregat dari besaran, tetapi terefleksikan pada pendapatan riil masyarakat di semua kalangan.
"Peran pemerintah sebagai penyelenggara dan pengelola jaminan sosial juga penting untuk dilakukan secara profesional dan transparan agar dalam masa krisis masyarakat Indonesia juga memiliki resilience yang tinggi karena social safety net nasional betul-betul berfungsi sebagai bantalan dan fall back position yang cukup menyokong kebutuhan masyarakat untuk bangkit kembali ketika dihantam krisis," tuturnya.