"Nah, tapi yang saya tekankan, tadi pada konteks Covid-19 itu, banyak resiko yg harus diambil oleh pejabat publik, tanpa ada niat sedikitpun memperkaya diri sendiri, lillahi ta'ala. Dan saya rasa Bapak Presiden memimpin dengan baik, para Menteri juga banyak yang bekerja 24 jam. Dan nawaitunya jelas, kita pelayanan kesehatan, kepada masyarakat pada saat itu dan hari ini harus terus dijalankan. Karena perang melawan Covid ini belum selesai," ungkap Erick Thohir.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa isu keterlibatan Erick Thohir di bisnis tes PCR sangat tendensius. Sebagai bukti, Arya memaparkan data-data terkait pelaksanaan tes PCR di Indonesia.
Dari data yang dihimpun Kementerian BUMN, jumlah pelaksanaan PCR di Indonesia hingga saat ini mencapai 28,4 juta. Sementara PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan yang dikaitkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, hanya melakukan 700.000 tes, atau hanya 2,5% dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia.
"Jadi bisa dikatakan hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan GSI di Indonesia. Hanya 2,5 persen, jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya. Kalau mencapai 30 persen - 50 persen itu okelah, bisa dikatakan bahwa GSI ini ada main. Tapi ini hanya 2,5 persen," ujar Arya.
Dia menjelaskan, soal kepemilikan saham Yayasan Adaro di GSI pun bukan untuk investasi, melainkan merupakan bagian dari bantuan kemanusiaan atau CSR. Yasayan Adaro pun bukan pengendali PT GSI karena hanya memiliki 6 persen saham.
"Lagipula Bapak Erick Thohir tidak aktif mengurusi bisnis dalam Yayasan Adaro, jadi aneh kalau dikait-kaitkan," ujar Arya.