Adapun rincian total dana transfer dari pemerintah pusat terdiri atas dana untuk infrastruktur khusus Rp2,62 triliun, dana otonomi khusus (otsus) Rp5,29 triliun, dana desa Rp5,34 triliun, dana insentif daerah (DID) Rp130 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp6,13 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp20,05 triliun, dan dana bagi hasil (DBH) Rp2,91 triliun.
Dari alokasi ini, realisasi penggunaan dana mencapai 54,47 persen atau Rp26,67 triliun dari pagu. "Di 2022 yang tadi katanya (dananya) turun, ternyata naik. Total di 2021 itu Rp42,47 triliun, di 2022 Rp43,38 triliun," ucapnya.
Sementara itu, penggunaan dana untuk infrastruktur khusus adalah sebesar Rp2,4 triliun, DAK Rp5,78 triliun, dana desa Rp4,8 triliun, DID Rp30 miliar, DAK Rp6,67 triliun, DAU Rp20,5 triliun, dan DBH Rp3,3 triliun. Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga memberikan arahan pengelolaan keuangan untuk Pemprov Papua.
"Caranya, perlu ada penggunaan standar akuntansi yang baik, penggunaan dana diawasi dengan ketat, hingga penggunaan dana disusun dalam laporan yang akuntabel dan transparan. Sehingga masyarakat tahu, 'Oh dananya dipakai berapa?' seperti itu," tuturnya.