Sumantri menyebut, kualitas pelaksanaan juga akan diperbaiki dengan tata kelola yang prudent dan penegakkan hukum yang tegas untuk menimbulkan efek jera pelaku korupsi belanja infrastruktur ini.
Pemilihan prioritas proyek juga semata-mata didasarkan pada kepentingan konektivitas terhadap infrastruktur lainnya, dan menghitung dengan multiplier effect terhadap masyarakat di sekitar infrastruktur tersebut.
"Jangan sampai infrastruktur terbangun, tetapi utilitasnya rendah dan hanya menambah beban keuangan pemerintah," ucapnya.