Dengan melalui proses digitalisasi, diharapkan akan meningkatkan tata kelola dengan kemudahan dan kenyamanan proses penandatanganan dokumen, kecepatan proses penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran dari percetakan dan penggunaan kertas pro lingkungan (green budgeting) dan meningkatkan keamanan dokumen dan data.
"Untuk itu, dengan segala hormat, kami mohon kesediaan Bapak Presiden menyerahkan DIPA secara simbolis kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2024 kepada gubernur yang hadir pada hari ini dan sekaligus memberi arahan pelaksanaan APBN tahun 2024," kata Sri Mulyani.
Menurut dia, penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 sekaligus simbol dimulainya pelaksanaan APBN TA 2024.
"Terima kasih kepada bapak Presiden yang sudah bersedia memberikan arahan langsung ke para pemimpin lembaga, menteri, maupun kepala daerah hari ini," ujar Sri Mulyani.
Dia melaporkan bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga penghujung tahun 2023, APBN sudah bekerja keras dan efektif dalam melindungi rakyat dan ekonomi. Tahun 2024 mendatang adalah tahun terakhir dari Kabinet Indonesia Maju.