JAKARTA, iNews.id - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) mendesak pemerintah menunda pemberlakuan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen pada awal April 2022. Pasalnya, momen kenaikan PPN tersebut tidak tepat dan kurang mendukung situasi dan kondisi ekonomi saat ini.
"Masa berlakunya sudah dekat, saat ini pengusaha sedang sibuk membuat kalkuluasi perhitungan jika kenaikan PPN tersebut tetap diberlakukan. Kami butuh kepastian segera apakah melalui Peraturan Pemerintah atau sejenisnya, sehingga dunia usaha dapat menyesuaikan sesuai kebijakan pemerintah," kata Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/3/2022).
Dia menjelaskan, ada lima alasan mengapa pengusaha menuntut pemerintah melakukan penundaan kenaikan PPN awal bulan depan. Pertama, kondisi ekonomi nasional yang baru mulai bangkit dan belum stabil, karena kita masih dalam situasi pandemi, pengusaha baru mulai bangkit, ekonomi masyarakat juga baru mulai tumbuh sehingga daya beli masyarakat masih fluktuatif belum stabil.
Kedua, kondisi ekonomi global karena dampak pandemi Covid-19 yang belum pulih dan dampak perang Rusia vs Ukraina yang memicu kenaikan harga minyak dunia yang saat sudah menyentuh 130,50 dolar AS per barel yang akan berdampak pada kenaikan berbagai komoditas dunia dan harga BBM dalam Negeri.
“Pokok pangan dengan bahan baku gandum juga berpotensi akan mengalami kenaikan karena terhentinya impor gandum dari Ukraina,” ujarnya.
Ketiga, saat ini Indonesia dihadapkan dengan gejolak kenaikan harga pokok pangan yang dimulai dari minyak goreng, kedelai, daging dan tidak tertutup kemungkinan kenaikan harga pangan lainnya akan naik jika demand dan supply tidak seimbang.
“Pemerintah harus segera mengantisipasi mengingat kebutuhan masyarakat menjelang bulan puasa dan Idul Fitri akan naik signifikan,” ucap Sarman.