Yassierli juga mengingatkan pentingnya menyampaikan informasi lowongan kerja secara jujur dan transparan melalui kanal resmi. Hal ini untuk menghindari maraknya praktik penipuan, pemalsuan dokumen, hingga percaloan yang kerap merugikan pencari kerja.
Dia menyatakan, SE ini ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia agar diteruskan ke bupati, wali kota, serta pemangku kepentingan terkait. Tujuannya untuk mendorong dunia usaha menyusun kebijakan rekrutmen yang menjunjung tinggi kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi.
Yassierli juga mengajak kalangan usaha memanfaatkan kebijakan ini sebagai momentum perbaikan sistem rekrutmen ke arah yang lebih objektif dan berbasis kompetensi.
"Melalui langkah ini, kita ingin memastikan bahwa dunia kerja di Indonesia menjadi tempat yang inklusif, kompetitif, dan menghargai martabat setiap individu," tegas Yassierli.